Komisi IX DPR RI menyoroti pentingnya akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN untuk memastikan penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan Nasional tepat sasaran. Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan, saat ini sekitar 30 persen data telah divalidasi, sementara 70 persen lainnya masih dalam proses. Ia mendorong BPS bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri mempercepat penyelesaian validasi data.
Zainul menilai validasi penting karena perubahan atau ketidaktepatan penetapan desil kesejahteraan dapat berdampak pada status PBI kesehatan masyarakat. Menurutnya, metode penentuan desil masih perlu disempurnakan agar lebih mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Dengan data yang akurat, masyarakat yang memang memenuhi kriteria penerima PBI tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.
Zainul juga mengingatkan masyarakat yang mengalami perubahan status PBI akibat ketidaktepatan data dapat mengajukan sanggahan melalui mekanisme pengaduan BPJS Kesehatan. Menurutnya, proses koreksi harus dilakukan secara cepat dan terintegrasi agar persoalan administrasi data tidak menjadi penghambat masyarakat memperoleh hak atas jaminan kesehatan.
